peraturan perangkat desa. 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. peraturan perangkat desa

31. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut d. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 2). Peraturan Bupati (PERBUP) NO. PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan. 6. 15. Mengingat : 1. Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun. 25 d. Tahun. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa. 1222, kemendagri. banjarsaripemdes2019@gmail. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa (Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Untuk diketahui Perangkat Desa. Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturanpelaksanaan sitem pemerintahan yang dinamis, sebab perangkat desa diangkat oleh perangkat desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa : Perangkat Desa berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa, mempunyai tugas membantu Tugas dan Fungsi Kepala Desa. Persyaratan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 (Perbup 6/2018) tentang Tata Cara Pengangkatan Dan. 16. Fungsi Kepala Urusan Keuangan : pengurusan. Peraturan Desa - Kedesa. 12. Peraturan Perundang-undangan. 83. Pejabat Pengundangan. Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; n. Perangkat Desa; i. Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 35 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja, jumlah perangkat desa dan jumlah kepala dusun. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Perangkat Desa - Kedesa. (3)Perangkat Desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. Perihal mekanisme pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian. 2022/NO. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. c. pdf - Google Drive. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Atau Pengangkatan. 23 Tahun 2014. Peraturan terkait Hak dan Kewajiban Kepala Desa/Perangkat Desa: 1. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Dipublish : 11 Feb 2014, 10:12:40, Kategori : Hukum, Oleh : Admin JDIH, dilihat : 1299 kali PENGATURAN PERANGKAT DESA DAN BPD (JDIH, Purwokerto) Berdasarkan ketentuan Pasal 119 UU No. PERMENDAGRI NO. Persyaratan Umum Calon. 22. Perangkat Desa Baning Kota dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Kerjasama desa 7. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten kendal Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 14 Seri E Nomor 9) dicabut dan. com DESA - PERATURAN PELAKSANAAN - OTONOMI DAERAH - PERUBAHAN. 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Tugas Perangkat Desa dalam Struktur Organisasi Pemdes Terbaru. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa. Akibatnya kekompakan masyarakat desa jadi berkurang dan bahkan Akan menghilang. ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - DESA. Nomor Tambahan. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian Perangkat Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat. 9. 18. Menurut PP Dalam Pasal 70 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa: Dalam Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 38). Judul. Beranda. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perangkat desa mempunyai peranan yang sangat penting selain peranan seorang Kepala desa/Sangadi. Perangkat Desa berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa, mempunyai tugas membantu Tugas dan Fungsi Kepala Desa. Unsur lain adalah Perangkat Desa. Dengan adanya mutasi jabatan Perangkat Desa (Kadus Pasar Salasa menjadi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum), maka terjadi kekosongan jabatan Kepala Dusun Pasar Salasa. 2. Nomor. 27 Tahun 1959; UU No. 83 Tahun 2015. Pelaksana Teknis; dan c. Subjek. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan. undang-undang ataupun peraturan yang berlaku. Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan. bahwa dengan adanya perubahan pengaturan mengenai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa; b. Judul. T. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. PERMENDAGRI NO. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA: 83: 2015: Download: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA. Badan Permusyawaratan Desa “BPD” merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa, BPD merupakan lembaga baru di. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa. 14. Khususnya melalui ajang dukungan saatPilkades. Tipe Dokumen. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa Berikut ini adalah kumpulan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Desa terbaru--> SEARCH FASTER. meninggal dunia; b. Peraturan di Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); 22. perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalananPEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG, Menimbang : a. PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PARIAMAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Contoh peraturan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi kepala desa dan perangkat desa salah satunya adalah Permendagri No. Peraturan Desa (Perdes) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa Desa Trayu Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Kepala Dusun yang selanjutnya disebut Jaro adalah unsur perangkat desa sebagai pelaksana wilayah yang keberadaannya dibawah Kepala Desa. 1. Permendagri tentang kewenangan desa ini diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2016. I) Perangkat desa kurang memahami terkait peraturan pengelolaan keuangan desa yang harus dipedomani 2) Perangkat desa kurang memahaml terkait peraturan pengelolaan pemerintahan desa yang harus dipedomani 3) Administrasi desa belum sesuai ketentuan 4) Adanya permasalahan — permasalahan social dan pelayanan public yang belumPetunjuk Pengerjaan Latihan Soal Ujian Perangkat Desa : Tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Desa di Kabupaten Wonogiri. 062 Kali Dibaca Peraturan Desa. Tipe Dokumen. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari. 83 Tahun 2015 Pasal 13 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan. 11, BD. Menimbang: a. nomor. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 11. Kedudukan disini, saya maksudkan untuk menjawab apa yang menjadi headline dari judul ini, yaitu mengenai siapa saja yang termasuk Perangkat Desa yang diatur dalam Undang-Undang. (3) Batas paling rendah Gaji atau upah perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar Upah Minimum Kabupaten. PERANGKAT DESA LAINNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa ; Mengingat : 1. Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 diubah. Peraturan Desa (PERDES) Tentang Pembentukan Dusun : DOWNLOAD. 2. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2018. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Jadi sekarang sudah bisa diterapkan oleh desa masing-masing yang mana harus sesuai dan mengacu kepada Peraturan Bupati di daerahnya. Tapi. 19. dengan Perangkat Desa tetap mengacu pada Perda induknya yaitu Perda Nomor 12 tahun 2006. bakal calon yang berasal dari. bahwa Pamong Kalurahan merupakan perangkat Kalurahan yang bertugas membantu Lurah dalam menyelenggaraan pemerintahan kalurahan; b. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 4. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perangkat desa mempunyai peranan yang sangat penting selain peranan seorang Kepala desa/Sangadi. Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK. Keputusan Kepala Desa adalah. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa,. Peraturan Desa (PERDES) Pungutan 2020 : DOWLOAD. Mengingat : 1. Cek juga: Surat Permohonan Menjadi Perangkat Desa Aturan Mutasi Perangkat Desa. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan ‘pembantu’ juga dilekatkan. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa adalah kewenangan Kepala Desa untuk. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa : Perangkat Desa berkedudukan di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa, mempunyai tugas me. Pasal 2 (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa;. 16. Melaksanakan urusan umum seperti: penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan Rapat, pengadministrasian aset,. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai dasar pembentukan. 19. RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA KANTOR DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGJARAN BERSAMA SAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN Menimbang : a. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Peraturan Perundang-undangan. mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa baru untuk dikembangkan; o. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;. (C) Memegang. 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu. (1) Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas : a. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 76 sampai dengan Pasal 104 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa dan Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang. Dalam UU Desa, setidaknya ada 22 pasal yang mengatur tentang Kepala Desa, dengan beragam aspek yang diatur antara lain: (i) tugas, hak, dan wewenang Kepala Desa; (ii) akuntabilitas Kepala Desa; (iii) larangan bagi Kepala Desa (iv) pemilihan. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun. ABSTRAK: bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang baik perlu didukung tata kelola perangkat desa secara profesional yang berlandaskan pada Pancasila dan Undangu0002Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pengaturan mengenai Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati Temanggung. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru f a, maka pengaturan tentang perangkat desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati . (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada. Tahun 2006 tentang Perangkat Desa perlu ditinjau substansinya; d. 9. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021. PERBUP Nomor 4 Tahun 2023 Cuti Kepala Desa Dan Perangkat Desa: 314 KiB: 129: PERBUP Nomor 5 Tahun 2023 Perencanaan Pengawasan 2023: 142 KiB: 88: PERBUP Nomor 6 Tahun 2023. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim diatur dalam Peraturan. Media Berbagi Dalam Desa Membangun Posted on January 23, 2018 July 31, 2018 by gurudesa PERMENDAGRI NO. Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF DESA, BPD DAN RT-RW. Kabupaten adalah Kabupaten Garut. Tugas dan Fungsi Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu ditetapkan Peraturan daerah tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Ketentuan yang Berlaku. meninggal dunia; b. Salah satu penyebabnya yaitu sampai saat ini belum adanya kejelasan tentang status kepegawaian para abdi masyarakat. Hal ini pun, akan berimbas kepada revisi peraturan turunannya seperti PP 11 tentang Manajeman PNS, dan permendagri no 67 tahun 2017 tentang Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 19. 10. Wewenang Kepala Desa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa (pasal 26 ayat (2) huruf c). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a danhuruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah. PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENGANGKATAN,. Pengukuran ini didasarkan atas hasil capaian kinerja dan pemenuhan jam kerja dari perangkat desa selama 3 bulan. Mengingat : 1. Peraturan Desa adalah kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD. PERATURAN DESA PEJAMBON NOMOR 04 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, RT/RW DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PEJAMBON, Menimbang : a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan. Peraturan Perundang-undangan. KELIMA : Keputusan ini. Mulai dari Sekdes, Kaur, Kasi, dan Kepala. 15. DETAIL PERATURAN Jenis Peraturan Desa (Perdes) Entitas Desa Cibiru Wetan Nomor 07 Tahun 2022. ABSTRAK: Pengaturan teknis beberapa ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa belum terakomodir. Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun. 2019. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawarata Desa. 42 halaman. ABSTRAK: Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11, Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2018, perlu menetapkan. Permendagri tersebut berisi perihal perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.